Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta beberapa pihak untuk tidak melanjutkan proses verifikasi proyek karbon di Sumatera dan Kalimantan.
Hal ini tidak dapat berlanjut jika Anda tidak mematuhi peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen PHL pada laporan verifikasi karbon yang diunduh dari situs VERRA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
General Manager PHL Agus Justianto mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Misalnya, pada 14 Maret 2022, kami mengirim surat kepada empat pemilik restorasi ekosistem di bawah Proyek Karbon Restorasi Ekosistem Riau (RER), meminta mereka menghentikan proses verifikasi. Senin (11/11/). /April 2022). daftar slot online manfaatkan gopay
Agus mengatakan, laporan verifikasi Proyek Karbon RER secara sepihak mengklaim bahwa dokumentasi Proyek Karbon telah sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melalui prosedur konsultasi dan verifikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Namun, pihaknya telah menetapkan bahwa isi laporan Proyek Karbon RER masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, Agus meminta agar Proyek Karbon RER tidak melalui proses verifikasi Proyek Karbon.
Beberapa melakukan tugas mereka dan mengikutinya.
Lainnya masih dalam proses mencapai kepatuhan.
Secara hukum, semua proyek karbon, termasuk proyek karbon RER, harus mematuhi Perpres No 98 Tahun 2021 dan peraturan dasar tentang kehutanan, perubahan iklim, dll, dan tidak boleh bertentangan.
KLHK juga terus mengikuti langkah-langkah aksi semua pihak dan selalu melakukan pembinaan kepada seluruh dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan karbon.
Tujuannya tidak hanya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya, tetapi juga untuk mewujudkannya apa adanya.
Jika pelanggaran di atas berlanjut setelah pelatihan, hukuman berat mungkin berlaku.
Hal ini sesuai dengan amanat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk selalu mengevaluasi setiap langkah aktivitas karbon masyarakat.
Agus mengatakan jika kinerja NDC RI sampai kalah karena double counting, akan sangat menyulitkan Indonesia dan dunia. Artinya upaya menjaga suhu bumi agar dapat dimanipulasi.
General Manager PHL mengatakan, “Berdasarkan hukum Indonesia, mengambil sesuatu dari hutan Indonesia juga melanggar aturan.”
