JAKARTA, – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, banyak kepala daerah yang tidak paham dengan posisi keuangan di daerah yang mereka pimpin.
Hal tersebut ia ungkapkan ketika menyoroti banyaknya dana anggaran belanja pemerintah daerah yang masih mengendap di bank. slot gacor terpercaya
Meski ia memahami banyak proyek pemerintahan daerah yang jatuh tempo pembayarannya setelah proyek rampung, namun ia mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya bisa mengatur belanja operasional sehingga tidak seluruhnya direalisasi pada akhir tahun.
Berdasarkan data yang ia miliki, total simpanan pemerintah daerah per 30 April 2022 mencapai Rp 65,59 triliun untuk pemerintah provinsi dan Rp 125,98 triliun untuk pemerintah kabupaten/kota.
Tito mengatakan, banyak dari kepala daerah yang hanya memedulikan eksekusi setiap program pemerintahan tanpa memerhatikan posisi keuangan daerah yang mereka pimpin.
Padahal, kepala daerah juga memiliki peran sentral dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar setiap program pemerintah bisa berjalan secara efektif.
Ia pun meminta agar kepala daerah, kepala BPKAD, dan kepala Bappeda membuat tahapan realisasi belanja agar setiap tahun ada dana yang beredar di masyarakat.
Hal tersebut menurutnya penting untuk mendorong perekonomian di daerah di tengah pemulihan setelah pandemi Covid-19.
