Jakarta – Anggaran untuk Pilkada 2024 diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan total anggaran KPU Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Boaslu) Rp 33,8 triliun.
Dalam postingan di situsnya, Jokowi mengatakan, “Pada Pilkada 14 Februari 2024 dan Pilkada November 2024 akan dibayarkan 110,4 triliun rupiah, KPU 76,6 triliun rupiah, dan Boaslu 33,8 triliun rupiah. diperkirakan akan dibutuhkan,” katanya. Akun Twitter resmi @jokowi diunggah pada Selasa 4/12 (4/12).
daftar agen slot gacor
Baik APBN maupun APBD sama-sama meminta penjelasan yang lebih detail agar bisa kita persiapkan secara bertahap, ujarnya.
Menanggapi hal itu, Mardani Ali Sera, anggota Komite II Republik Demokratik Kongo dari Fraksi PKS, mengatakan Rp 110,4 triliun terlalu banyak untuk pemilihan umum 2024.
Namun, dia tahu anggaran itu disisihkan untuk menghormati staf Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Mardani juga mengatakan, karena negara menghadapi beban keuangan yang sangat besar akibat pandemi, semua pihak harus saling menjaga.
Karena itu, saya setuju dengan komentar presiden bahwa anggaran pemilu harus dihitung ulang.
Politisi PKK juga mengusulkan dana pemilu hingga Rp 60 triliun untuk dua lembaga, Bawaslu RI dan KPU RI.
Hingga 60 triliun rupiah untuk dua penyelenggara pemilu.”
Dia juga mengatakan, komentar Presiden Jokowi yang harus menghitung ulang anggaran pemilu adalah benar.
Jangan sampai anggaran yang terlalu besar menjadi sumber korupsi.”
Oleh karena itu, perlu dilakukan penghitungan ulang dan pengurangan anggaran Dana Pemilu 2024 yang sangat tinggi.
“Komisi Pemilihan harus membeli perlengkapan pemilihan secara efisien tanpa terlalu mahal dan merampingkan proses pembelian,” kata Oh Jang.
Dgarot Seif Hedayat, pemimpin ideologi Partai Demokrat Progresif dan eksekutif PDI-P, berpendapat perkiraan anggaran untuk pemilihan umum (pemilu) 2024 sebesar Rs 110,4 triliun harus dihitung ulang.
Menurutnya, ada dua pemilu dalam tahun yang sama, sehingga penganggaran harus dilakukan dengan hati-hati.
“Pemilu 2024 terdiri dari dua pemilihan legislatif dan presiden, serta pemilihan walikota di seluruh Indonesia pada November,” kata Degarrott.
Selain masalah anggaran, mantan gubernur DKI Jakarta itu menekankan pentingnya persiapan menghadapi pemilihan umum 2024, salah satunya terkait pemilihan presiden dan pemilihan walikota yang akan datang. .
Meski demikian, Degarot menilai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pemilihan Umum (Boislo) bisa bersikap hati-hati dan menyelenggarakan pemilu 2024 dengan baik.
