JAKARTA, – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkannya belanja Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bantuan sosial (bansos) yang masuk dalam program perlindungan sosial.
Bendahara negara ini menyebut, belanja bansos dalam APBD hanya Rp 11 triliun. Angka ini sangat berbeda dengan belanja bansos dalam APBN yang mencapai Rp 400 triliun setiap tahun dalam 3 tahun terakhir. slot gacor bulan ini
Baca juga: BPK: Penyaluran Bansos di 26 Pemda Bermasalah
Rendahnya belanja bansos ini menandakan bahwa pos belanja yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan warga masih didominasi oleh pemerintah pusat.
Padahal, pemerintah sudah memberi keleluasaan melalui otonomi daerah. Dana untuk daerah juga sudah ditransfer melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Dia pun meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengawasi dan memberi perhatian terhadap belanja bansos di daerah.
Baca juga: Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun
Bukan hanya belanja bansos, dominasi belanja di pusat juga terlihat di pos-pos kesehatan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengklaim, belanja kesehatan saat pandemi Covid-19 banyak dana oleh pemerintah pusat.
Beberapa belanja tersebut, antara lain insentif tenaga kesehatan, pengadaan vaksin Covid-19, dan pembayaran klaim Covid-19 di seluh Indonesia. Di bidang pendidikan, pemerintah pusat juga mengatur dana untuk gaji guru.
Belanja pemerintah pusat untuk tiga fungsi yang melindungi rakyat itu luar biasa besar. Bahkan jika kita melihat perlinsos, sekarang sudah di atas Rp 400 triliun selama 3 m tahun berturu rp pan 400 triliun ,” ucap dia.
Hal ini menandakan APBN banyak mengambil peran sebagai bantalan (shock absorber) saat Covid-19. Di tahun-tahun depan pun, APBN akan bekerja ekstra untuk mengatasi kenaikan harga energi dan pangan, termasuk perubahan iklim.
